by joe martinez
Published: 29 Décembre 2022 (4 semaines ago)

 

Partai Ummat akan jalani tes klarifikasi administrasi faktual mulai 21 sampai 30 Desember 2022. Partai garapan Amien Rais ini sempat dipastikan gagal lolos jadi peserta Pemilu 2024. Tetapi, pada akhirnya mendapatkan peluang ke-2  tes klarifikasi administrasi dan faktual dari Komisi Penyeleksian Umum (KPU) sesudah Bawaslu lakukan perantaraan.

https://inksports.art/

https://pakarberita.art

https://inkbeauty.art

https://centralberita.live

https://biodimasumut.com

Berikut deretan bukti perjalanan Partai Ummat ke arah Pemilu 2024:

1. Sempat Dipastikan Tidak Bisa lolos

Partai Ummat jadi salah satu partai yang gagal lolos tahapan klarifikasi faktual KPU yang dipublikasikan pada Rabu, 14 Desember 2022. Partai Ummat dipastikan tidak penuhi persyaratan di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Utara.

« Partai Ummat, persyaratan minimum 17, daerah penuhi persyaratan 12, ringkasan tidak penuhi persyaratan, » tutur perwakilan KPU NTT dalam Rapat Paripurna Perhitungan Nasional Hasil Klarifikasi dan Penentuan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Desember 2022.

Sementara di Sulawesi Utara, KPU propinsi di tempat mengatakan Partai Ummat cuma penuhi persyaratan pengurusan di satu kabupaten/kota dari persyaratan minimum 11 kabupaten/kota.

2. Amien Rais sebutkan Kemampuan Besar Jegal Partai Ummat

Saat sebelum informasi hasil klarifikasi dan penentuan parpol peserta Pemilu 2024, Partai Ummat telah meramalkan gagal lolos tahapan selanjutnya. Ketua Majelis Syura Partai Amien Rais menjelaskan ada gigantic power alias kemampuan besar yang usaha singkirkan partainya dari ajang Pemilu 2024.

« Kami bisa info A1 yang benar jika pada 14 Desember 2022 esok, semua partai baru dan partai non-parlemen akan diloloskan KPU terkecuali Partai Ummat, » kata Amien Rais di Kantor DPP Partai Ummat, Jakarta Selatan, Selasa, 13 Desember 2022.

Amien mengarah kemampuan besar ini ialah pemerintahan sekarang ini. Ia memandang keputusan KPU tidak untuk loloskan Partai Ummat benar-benar bias dan penuh keganjilan. Apa lagi, katanya, tersebar info pada media ihwal ada kecurangan oleh KPU untuk loloskan partai tertentu.

« Kelihatannya atas perintah kekuasaan politik yang besar, Partai Ummat dipandang seperti salah satu yang disingkirkannya hingga tidak dapat turut Pemilu 2024, » tutur pria yang sempat memegang Ketua MPR itu.

3. Tuntut KPU ke Bawaslu

Partai Ummat pada akhirnya menuntut KPU ke Bawaslu pada Jumat, 16 Desember 2022. Ini dilaksanakan atas sangkaan manipulasi yang sudah dilakukan KPU, hingga Partai Ummat gagal lolos menjai peserta Pemilu 2024.

« Ini ialah usaha kami secara serius untuk menunjukkan jika partai ini bukanlah cuma penuhi persyaratan, tetapi pantas sebagai peserta Pemilu 2024, » kata Ketua team advokasi hukum Partai Ummat Denny Indrayana sebagai di Bawaslu, Jumat, 16 Desember 2022.

Denny Indrayana menjelaskan keputusan KPU yang mengatakan Partai Ummat tidak berhasil untuk maju sebagai peserta Pemilu 2024 sebagai hal yang salah. Karenanya, faksinya memakai hak konstitusional dan batasan optimal 3 hari dari informasi untuk ajukan tuntutan.

Selainnya mendaftar permintaan, Denny Indrayana sudah sampaikan dalil-dalil berkeberatan yang termaktub di dalam 114 halaman. Faksinya bawa bukti lain, satu diantaranya berbentuk video, untuk memperkuat berkeberatan Partai Ummat.

4. Peluang Ke-2  Klarifikasi Ulangi

Selesai melontarkan tuntutan pada KPU di Bawaslu, Partai Ummat pada akhirnya disandingkan dengan KPU oleh Bawaslu untuk perantaraan. Proses dari perantaraan itu, Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi menjelaskan partaunya memperoleh peluang jalani klarifikasi faktual ulangi.

« Alhamdulillah sesudah proses perantaraan 2 hari, kami capai titik jumpa persetujuan akan dikerjakan klarifikasi faktual ulangi di dua daerah, NTT dan Sulawesi Utara, terutamanya di wilayah yang tidak penuhi persyaratan, » kata Ridho dalam pertemuan jurnalis yang diadakan secara online, Selasa, 20 Desember 2022.

Di daerah NTT, kata Ridho, ada 7 kabupaten yang jalani klarifikasi factual. Sementara di Sulawesi Utara ada 11 kabupaten. Proses klarifikasi faktual itu diadakan sepanjang 10 hari, mulai 21 Desember sampai 30 Desember 2022.

Gagasan KPU untuk larang Calon legislatif dan Calon presiden bergaul saat sebelum tingkatan kampanye diawali memetik kritikan.

Partai Ummat mengatakan ada partai tertentu yang coba mengusik klarifikasi faktual ulangi yang ditempuh faksinya menjadi peserta Pemilu 2024.

Belasan anggota barisan yang menyebut dianya Warga Kota Solo menghamparkan banner penampikan kedatangan Anies Baswedan.

Menjelang pemilu, banyak instansi survey tampil ke muka umum. Ini tiga instansi survey bernama unik yang dianggap KPU

Ketua KPU Hasyim Asyari disampaikan ke DKPP masalah sangkaan penghinaan seksual pada Mischa Hasnaeni Moein alias Wanita Emas.

Sekjen Partai Golkar Lodewijk F Paulus menentang pernah ngomong ada kerusuhan di intern PDIP karena survey Ganjar Pranowo kalahkan Puan.

NasDem menjelaskan penangguhan Pemilu 2024 menyalahi konstitusi. Penyelenggaraan Pemilu setiap 5 tahun sekali sebagai perintah konstitusi.

Persyaratan ‘penundaan Pemilu’, jika ditelisik merujuk ketetapan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2017 mengenai Pemilu. Apa dapat?

Bermacam respon kontra dan pro memberi warna dialog wawasan penangguhan Pemilu 2024. Berikut 5 hal mengenai rumor yang berguling mulai Maret lalu itu.

Banyaknya penumpang berlibur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 bertambah sampai 66,52 %.